Senin , 20 September 2021 ~ 07:28 GMT+0700
Beranda / Ragam / KSPI Tegaskan Tolak Pembayaran THR 2021 Dicicil
Foto: Gambar Illustrasi Uang THR

KSPI Tegaskan Tolak Pembayaran THR 2021 Dicicil

Redaksi | Minggu, 11 April 2021.

JAKARTA, Figurindonesia.comJelang memasuki masa Bulan Suci Ramadhan 2021, tunjangan hari raya atau THR menjadi hal yang ditunggu-tunggu, dan diharapkan akan tetap diberikan kepada para pekerja atau buruh di masing-masing perusahaan.

Sehubungan dengan hal itu, sebelumnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah agar tunjangan hari raya (THR) pada tahun 2021 diberikan secara penuh.

Serta tanpa adanya sistem cicilan dan penundaan seperti yang dilakukan pada tahun lalu (2020)

Hal itu disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual di Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Menolak pembayaran THR dengan dicicil walaupun sudah beredar di media sosial kesepakatan Tripartit Nasional yang akan direkomendasikan ke Menteri Tenaga Kerja, salah satu isinya yang saya baca adalah menyerahkan pada bipartit bila mana perusahaan tidak mampu membayar THR,” kata Presiden KSPI dalam konferensi pers virtual.

Said Iqbal juga mengatakan bahwa serikat pekerja berharap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, untuk tidak mengeluarkan edaran yang memperbolehkan pembayaran THR pada 2021 kurang dari 100 persen.

Selain itu, Said Iqbal menyatakan pihaknya meminta tunjangan hari raya (THR) tidak dibayar secara bertahap.

Namun, harus dibayar penuh dan apabila terpaksa dilakukan maka harus menyertakan laporan kerugian.

“Menolak pembayaran THR dengan dicicil walaupun sudah beredar di media sosial kesepakatan Tripartit Nasional yang akan direkomendasikan ke Menteri Tenaga Kerja, salah satu isinya yang saya baca adalah menyerahkan pada bipartit bilamana perusahaan tidak mampu membayar THR,” kata Presiden KSPI dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Minggu, 11 April 2021.

Dalam hal ini, Said merujuk pada rekomendasi hasil pembahasan tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan badan pekerja Tripartit Nasional, terkait THR 2021 yang akan diserahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

kemudian, ia juga menanggapi terkait isu penyerahan keputusan THR kepada kesepakatan pekerja dan perusahaan atau bipartit itu.

Said mendorong agar jika memang tidak dapat membayar, perusahaan harus secara transparan menyertakan laporan keuangan yang menunjukkan kerugian selama dua tahun terakhir.

“Yang harus ditegaskan nanti dalam surat edaran Menaker adalah walaupun itu mekanisme bipartit, tapi tetap tidak boleh dicicil. Bila terpaksa diambil keputusan di tingkat bipartit harus didahului dengan membuka laporan keuangan perusahaan yang rugi dua tahun berturut-turut,” kata Said, dikutip dari Antara.

Untuk menolak kebijakan THR dicicil tersebut, bersama dengan berbagai isu lain seperti UU Cipta Kerja, Said mengatakan buruh akan melakukan aksi lapangan dan virtual pada Senin, 12 April 2021.

Aksi itu akan melibatkan ribuan pekerja di 1.000 pabrik di 20 provinsi di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, pada Senin, 5 April 2021 lalu, Menaker Ida mengatakan skema THR 2021 masih dalam pembahasan yang melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan Tripartit Nasional.

“Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR,” kata Ida.

Dalam kesempatan itu, Ida juga memastikan bahwa THR  adalah kewajiban yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja.

Share:

Baca Juga

Hasil Survei: Elektabilitas AHY dan Puan Maharani Cukup Signifikan

Redaksi | Kamis, 12 Agustus 2021. JAKARTA, Figurindonesia.com – Hasil survei Charta Politika merilis ‘Evaluasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five + twelve =