Senin , 20 September 2021 ~ 07:01 GMT+0700
Beranda / Ragam / Ahli Wabah UI-Pandu Riono: Kalau Mudik Dilarang, Hentikan Semua Moda Transportasi
Foto: Epidemiolog UI, Pandu Riono

Ahli Wabah UI-Pandu Riono: Kalau Mudik Dilarang, Hentikan Semua Moda Transportasi

Redaksi | Minggu, 28 Maret 2021 | Jam 02:25 WIB.

JAKARTA, Figurindonesia.com – Pemerintah telah memutuskan mudik ebaran 2021 ditiadakan untuk terus menekan laju penyebaran Covid-19. Namun, tidak sedikit pihak yang menilai kebijakan ini akan percuma jika angkutan mudik masih beroperasi selama kurun larangan mudik 6-17 Mei 2021.

Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menganggap larangan mudik ini tidak akan efektif, jika pemerintah tidak benar-benar menghentikan moda transportasi yang digunakan masyarakat untuk ke luar kota. Baik itu jalur darat, laut, maupun udara.

“Susah. Masyarakat tidak patuh, petugas juga cuma bagus di kata-kata. Dalam kenyataannya, kan, enggak ada pembatasan. Apalagi mau bilang mudik dilarang. Sudah pasti enggak bisa dilarang,” jelas Pandu Riono kepada awak media, Sabtu (27/3).

“Pengalaman tahun lalu gimana? Susah. Pakai syarat bikin Surat Izin Keluar Masuk dan pakai tes PCR. Waktu itu, kan, dia banyak pelanggaran,” imbuh dia.

Berkaca pada pengalaman larangan mudik tahun lalu, di saat pandemi COVID-19 masih cukup tinggi, Pandu menilai seluruh transportasi kecuali angkutan barang harus dihentikan sementara.

“Jadi menurut saya, kalau memang benar-benar dilarang, ya, menghentikan semua moda transportasi orang. Orang, ya, bukan barang,” tegas dia.

Menurut Pandu, membatasi ketat pergerakan masyarakat akan lebih efektif ketimbang melarang mudik tanpa standar operasional yang jelas. Sebab, hingga saat ini, pemerintah belum kunjung mendetailkan larangan mudik selain pengumuman dan imbauan yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy, dalam konferensi persnya, Jumat (26/3) kemarin.

“Kalau [dilarang] enggak bisa, ya, sudah dibatasi saja. Namanya bukan pelarangan mudik, tapi pembatasan mudik. Mudik hanya diizinkan kalau pakai transportasi publik seperti kereta, pesawat. Enggak boleh pakai kendaraan pribadi. Satu pun enggak boleh muncul kendaraan pribadi di jalan raya,” tutur Pandu.

“Misalnya, mereka kan terpaksa naik kereta. Nah, kalau naik kereta kan terbatas jumlahnya. Kita kan hanya bisa membatasi orang. Kecuali mau larang 100 persen. Lockdown total agar tidak mudik. Problemnya, mau dipakai enggak cara seperti itu?” tutup dia.

Sebelumnya, Menko Muhadjir memutuskan pemerintah melarang mudik yang berlaku pada 6 Mei sampai 17 Mei 2021.

Keputusan tersebut diambil melihat tingginya angka penularan dan kematian, baik masyarakat dan tenaga kesehatan, akibat wabah COVID-19 setelah beberapa kali libur panjang. Aturan larangan mudik berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat.

Share:

Baca Juga

Hasil Survei: Elektabilitas AHY dan Puan Maharani Cukup Signifikan

Redaksi | Kamis, 12 Agustus 2021. JAKARTA, Figurindonesia.com – Hasil survei Charta Politika merilis ‘Evaluasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

eight + two =