Rabu , 16 Juni 2021 ~ 20:52 GMT+0700
Beranda / Hukum / Penolakan Publik Terkait “Pasal Karet” UU ITE Yang Dinilai Bisa Menjerat Seseorang Menjadi Tersangka

Penolakan Publik Terkait “Pasal Karet” UU ITE Yang Dinilai Bisa Menjerat Seseorang Menjadi Tersangka

Redaksi I Senin, 02 Nopember 2020 I Jam 15:00 WIB.

Oleh: Nurdin Taba.

JAKARTA, Figurindonesia.com – Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2018 pasal 27 ayat (3) dinilai menjadi aturan yang bisa membahayakan demokrasi dan membungkam kritik.

Di era Presiden Jokowi ini, UU No 11/2008 tersebut diganti menjadi UU nomor 19 Tahun 2016. Disahkan pada pada tanggal 25 November 2016.

Siapa pun yang dinilai melanggar pasal tersebut dimungkinan untuk dikenai sanksi pidana.

Sejumlah hal diatur dalam undang-undang tersebut mulai dari penggunaan hinggan aturan atau sanksi bagi penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang terdiri atas XIII Bab dan 54 Pasal, terdapat pasal terkait sanksi pidana yang sempat memancing perdebatan pulik.

Dari seluruh pasal tersebut, Pasal 27 menjadi salah satu perhatian publik, begitu pula dengan Pasal 28.

Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa mengatur larangan terhadap “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sementara pada pasal 28 ayat (2) berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Atas aturan pada pasal-pasal di atas, Bab XII UU 11/2008 tentang Ketentuan Pidana menyebutkan pada ayat (1) bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (2) menyebutkan “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal pencemaran nama baik ini dapat menjadi “pasal karet” yang bisa menjerat siapa pun?

Namun, dalam perubahan tersebut, “pasal karet” UU ITE yang dikhawatirkan, digunakan untuk membungkam kritik tetap tidak dihilangkan.

Poin keempat UU 19/2016 menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 27 pada UU 11/2008 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.

Selanjutnya pada penjelasan UU 19/2016 poin 4 disebutkan bahwa:

Pasal 27Ayat (1) yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Sedangkan untuk Pasal 27 ayat (3) dijelaskan bahwa “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seperti disampaikan di atas, Pasal 27 yang mengatur perbutan yang dilarang, pada ayat (3) melarang bagi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 27 ayat 3 UU ITE ini sangat berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal Dunia Maya.

Share:

Baca Juga

Siapa Membangkang Perintah Presiden Jokowi? Terkait 75 Pegawai KPK

Redaksi | Sabtu, 29 Mei 2021. JAKARTA, Figurindonesia.com – Presiden Jokowi telah memberikan perintah, bahwa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *