Jumat , 17 September 2021 ~ 06:55 GMT+0700
Beranda / Hukum / Mahfud MD: RKUHP Harus Segera Diputuskan, Tidak Mungkin Tunggu 270 Juta Orang
Foto: Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Mahfud MD: RKUHP Harus Segera Diputuskan, Tidak Mungkin Tunggu 270 Juta Orang

Redaksi | Rabu, 16 Juni 2021.

“Menko Polhukam Mahfud Md menyerukan pembahasan tentang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) agar segera diambil”

JAKARTA, Figurindonesia.com – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan hukum merupakan hasil kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Karena itu, ia menilai wajar jika terdapat perbedaan dalam penyusunan hukum. Namun, Mahfud menegaskan pemerintah telah bersikap demokratis dalam penyusunan RKUHP. Dan menekankan tidak mungkin pemerintah harus menunggu kesepakatan semua warga dalam membuat KUHP.

“Keputusan harus segera diambil. Mau mencari kesepakatan dari 270 juta orang itu hampir tidak mungkin. Oleh sebab itu keputusan harus diambil melalui proses yang benar dan konstitusional,” jelas Mahfud saat membuka diskusi “RKUHP” di Jakarta, Senin (14/6/2021).

Mahfud menambahkan pembahasan RKUHP sudah berlangsung sekitar 50 tahun. Menurutnya ada faktor-faktor yang membuat pembahasan tersebut berlangsung cukup lama. Antara lain karena keberagaman masyarakat dan perbedaan pandangan terhadap hukum pidana. Ada kelompok yang berpendapat hukum pidana harus bersikap universal, sementara kelompok lain menginginkan hukum pidana sesuai dengan kondisi masyarakat hukum tersebut berlaku.

Sementara Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti ketidak jelasan pemberlakuan KUHP dapat beralasan hingga saat ini,  tidak ada satupun KUHP yang resmi disahkan pemerintah dan DPR.

Selain itu, terjemahan KUHP Soesilo dan Moeljatno juga terdapat perbedaan yang menyolok. Semisal Pasal 110 KUHP, menurut Moeljatno, permufakatan jahat untuk melakukan makar diancam sama dengan orang yang melakukan kejahatan itu, atau dapat diartikan ancaman pidana mati. Sedangkan Soesilo menerjemahkan perbuatan ini diancam dengan pidana penjara enam tahun.

“Jadi hal-hal kecil seperti ini, itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga kalau kita menunda KUHP untuk disahkan itu berarti suara-suara yang menginginkan status quo. Dan ingin kita tetap dalam ketidakpastian hukum,” jelas Edward Omar.

Edwar Omar menambahkan pemerintah juga telah menggelar sejumlah diskusi publik untuk mensosialisasikan RKUHP di sejumlah wilayah. Setidaknya ada tiga diskusi yang digelar pada 2021 yaitu Februari di Medan, Juni di Manado dan Jakarta.

Share:

Baca Juga

Aturan PPKM Banyak Petugas Tak Pahami Secara Baik Dilapangan?

Redaksi | Kamis 8 Juli 2021. JAKARTA, Figurindonesia.com – Komandan Paspamres (Danpaspampres) Mayor Jenderal Agus …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

four × two =