Rabu , 16 Juni 2021 ~ 20:56 GMT+0700
Beranda / Hukum / Gawat! Presiden Jokowi “Terjerat” Hukum, Terungkap di MK, Terkait Proses Kebijakan Pemutusan Internet di Papua

Gawat! Presiden Jokowi “Terjerat” Hukum, Terungkap di MK, Terkait Proses Kebijakan Pemutusan Internet di Papua

Redaksi I Kamis, 19 Nov 2020 I Jam 16:30 WIB.

JAKARTA, Figurindonesia.com – Pemerintahan Jokowi tampaknya akan semakin bekerja keras dalam menghadapi banyak permasalahan hukum yang terjadi di tanah air. Kamis (19/11/2020)

Bahkan saat ini masyarakat sudah dapat merasakan tanda-tanda buruk mulai terjadi, diantaranya mulai soal krisis ekonomi, krisis politik dan diikuti dengan adanya desakan publik terkait UU Cipta Kerja dinilai publik cacat prosedural, selain itu faktor dapat dijadikan dasar hukum oleh publik terkait ketidak puasan terhadap beberapa produk hukum, karena dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak berpihak kepada rakyat, menjadi satu kesatuan dan akan pemicu permasalahan yang menyandung Pemerintahan Jokowi yaitu terkait pemutusan internet di Papua.

Dan yang paling sensitif yaitu dugaan pelanggaran pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019, sebagaimana dikutip pikranrakyat.com pada persidangan di Mahkamah Kontitusi (MK).

Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan, Presiden dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI melanggar hukum karena melakukan pemblokiran layanan data untuk wilayah Papua dan Papua Barat pada 3 Juni 2020.

Kini kasus tersebut bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim Konstitusi, Saldi Isra mempertanyakan, tahapan yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelum memutuskan pemutusan internet dalam kasus di Papua dan Papua Barat pada 2019.

“Ketika kasus konkret yang di Papua itu, itu apa sih yang dilakukan oleh pemerintah sebelum memutuskan itu?”

“Bentuk ada selembar kertaslah. Misalnya, menyatakan bahwa ini harus, begitu?” kata Saldi Isra dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, yang disiarkan secara daring.

Dan menanyakan pertimbangan pemutusan akses atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta-merta yang dilakukan Kominfo tanpa memberikan ruang pengaduan oleh media yang diblokir.

Namun, dia mengatakan, keterangan terkait dengan tahapan serta bentuk hukum sebelum Kominfo mengambil tindakan memblokir layanan internet penting untuk diketahui majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

Sepihak/Sewenang-wenang.

Akibat dari pemutusan internet itu, Hakim Konstitusi Aswanto menanyakan pertimbangan pemutusan akses atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta-merta yang dilakukan Kominfo tanpa memberikan ruang pengaduan oleh media yang diblokir.

“Apa juga yang menjadi pertimbangan sehingga tidak ada ruang bagi media yang telah diblokir untuk memperoleh hak dipulihkan namanya, gitu?” kata hakim MK Aswanto.

Tanpa argumen yang berdasar, Pasal 40 Ayat (2b) Undang-Undang ITE yang dimohonkan untuk diuji itu dapat dianggap menyebabkan kesewenang-wenangan atas nama undang-undang.

Dalam kesempatan itu, wakil pemerintah, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menjawab, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga ruang digital agar kondusif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kembali menyampaikan bahwa pemutusan akses internet atau pemblokiran konten, disebutnya semua dalam bentuk digital.

“Contohnya, ada permintaan untuk melakukan pemblokiran. Tim kami melakukan evaluasi apakah pelanggaran benar melanggar aturan yang mana. Kami melakukan yang namanya forensik,” ujar Semuel.

Untuk lebih detail mengenai proses yang dilakukan sebelum tindakan pemutusan akses internet atau pemblokiran konten dilakukan.

Dia mengatakan, pihaknya akan menyampaikan dalam keterangan tertulis kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

AJI mohonkan uji materi

AJI bersama Pimpinan Redaksi Suara Papua Arnoldus Belau mengajukan permohonan pengujian uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik dan mengusulkan agar pemutusan akses internet dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

Sebelumnya, AJI menggugat pembatasan akses dan pemutusan internet yang di Papua ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

 

Penulis dan Editor: Nurdin Taba

Share:

Baca Juga

Siapa Membangkang Perintah Presiden Jokowi? Terkait 75 Pegawai KPK

Redaksi | Sabtu, 29 Mei 2021. JAKARTA, Figurindonesia.com – Presiden Jokowi telah memberikan perintah, bahwa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *