Jumat , 17 September 2021 ~ 07:12 GMT+0700
Beranda / Hukum / Bagaimana Nasib 74 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Tak Dihitung sebagai Pegawai KPK itu?
Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK berfoto bersama usai audiensi dengan Komisioner Komnas HAM di Jakarta, Senin (24/5/2021).

Bagaimana Nasib 74 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Tak Dihitung sebagai Pegawai KPK itu?

Redaksi | Jumat, 20 Agustus 2021.

JAKARTA, Figurindonesia.com – KPK sempat menyatakan ada dua kelompok pegawai yang tak lulus TWK. Yakni 50 pegawai yang tidak bisa dibina dan 24 pegawai yang masih bisa dibina.

Dari 24 pegawai itu, hanya 18 pegawai yang menyatakan bersedia dibina melalui diklat. Mereka pun kini sudah selesai ikut diklat dan dinyatakan lulus. Saat ini, KPK sedang mengusulkan mereka untuk menjadi ASN.

Sementara sisanya ialah 50 pegawai yang tidak bisa dibina dan 6 pegawai yang tidak bersedia dibina. Mereka akan dipecat per 1 November 2021.

“KPK itu penegak hukum menjalankan perintah hukum. Perintahnya adalah (alih status) 2 tahun sejak diundangkan Oktober 2019, berakhir Oktober 2021. Itu perintah hukum, status quo-nya itu,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Jumat (20/8).

Padahal, ada temuan Ombudsman dan Komnas HAM yang menyatakan TWK bermasalah. Yakni bermasalah secara administrasi hingga melanggar hak asasi manusia. Komnas HAM bahkan secara tegas menyatakan bahwa para pegawai yang tidak lulus TWK sudah ditarget sebelumnya.

Baik Ombudsman dan Komnas HAM merekomendasikan agar TWK dibatalkan. Serta agar 75 pegawai KPK yang tidak lulus itu turut diangkat menjadi ASN.

Namun, Ghufron tidak menyinggung soal itu. Ia malah menyinggung bahwa KPK hanya menunggu proses gugatan di MK dan MA.

Gugatan di MK sudah dicabut para pegawai. Sementara gugatan di MA disebut bukan uji formil. Melainkan uji materil yang mempermasalahkan penambahan norma terkait TWK.

“Apakah kemudian kalau ada hasil berbeda berdasarkan putusan MA maupun MK? tentu kami akan mengikutinya,” kata Ghufron.

Nurul Ghufron menyiratkan bahwa KPK hanya akan tunduk bila ada putusan lain dari MK atau MA.

“Sekarang bagaimana? sebelum ada putusan yang mengikat kami adalah pasal 69C UU 19 Tahun 2019 yang memandatkan peralihan,” ujar Ghufron.

Share:

Baca Juga

Passing Grade CPNS 2021 Segera Diumumkan

Redaksi | Kamis, 29 Juli 2021. JAKARTA, Figurindonesia.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seven − 2 =