Rabu , 16 Juni 2021 ~ 21:49 GMT+0700
Beranda / Figur Tokoh / Parpol Oposisi Bersuara Keras Menolak Penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud
Foto: Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Parpol Oposisi Bersuara Keras Menolak Penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud

Redaksi | Rabu, 14 April 2021 | Jam 00: 30 WIB.

JAKARTA, Figurindonesia.com – Penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pimpinan Nadiem Makarim menuai penolakan dari parpol oposisi.  Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan keputusan pemerintah melebur atau menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menurut Mulyanto peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud akan semakin melemahkan ekosistem inovasi nasional karena kebijakan ristek semestinya semakin mengarah ke hilir dalam rangka komersialisasi hasil ristek dalam industri dan sistem ekonomi nasional.

“Bukan berorientasi ke hulu di mana ristek tersubordinasi di bawah pembangunan manusia (pendidikan),” ujar Mulyanto kepada wartawan, Selasa (13/4).

Menurut Mulyanto semangat UU Nomor 11/ 2019 tentang Sistem Nasional Iptek yang mencabut UU18/2002 tentang hal yang sama bermaksud memperkuat kelembagaan Iptek, agar tidak terjadi tumpang-tindih program dan anggaran.

Kemudian, anggaran Iptek, yang tercecer di berbagai lembaga litbang baik di dalam lingkungan LPNK (lembaga pemerintah non kementerian) maupun di dalam lingkungan Kementerian teknis, dapat dikonsolidasikan untuk program-program besar yang lebih konkret dan berdampak luas.

“Jadi tidak ada satu pasal pun dalam UU di atas yang mengamanatkan penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud.  Penggabungan ini murni eksekutif order dalam rangka implementasi UU,” tegas Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini merasa penggabungan lebih sebagai efek administratif dimana Pemerintah menginginkan pembentukan Kementerian Investasi, sementara jumlah kementerian dibatasi oleh UU. Sehingga efek dominonya berdampak pada Kemenristek.

“Kenapa harus Kemenristek, tidak kementerian lain?  Mungkin opsi ini yang diperkirakan dampak politiknya kecil. Pertama, menterinya bukan dari partai politik. Kemudian selama satu tahun bentuk organisasinya tidak jelas sekalipun dianggap tidak menimbulkan masalah apa-apa,” paparnya.

Mulyanto mrnambahkan secara substantif PKS menolak penggabungan tersebut. Menurutnya ini langkah mundur, set back dalam kaitannya dengan implementasi UU Sisnas Iptek di atas.

“Kita punya pengalaman penggabungan Kemenristek-Dikti di periode Pemerintahan sebelumnya, yang ternyata tidak sukses.  Masak kita mau ulang lagi dengan penggabungan Kemendikbud-Ristek,” katanya.

Mulyanto menambahkan argumen penting untuk menolak penggabungan itu adalah terkait dengan pengembangan ekosistem inovasi.

Prasyarat penting agar inovasi tumbuh secara nasional, dimana lembaga litbang dan industri berkolaborasi menghasilkan produk inovasi yang berdaya saing tinggi, sehingga secara perlahan tetapi pasti kita berubah dari negara yang ekonominya berbasis pada sumber daya alam menjadi Negara yang berbasis pada inovasi (knowledge based economy) adalah adanya ekosistem inovasi yang utuh.

Karena menurut Mulyanto, aktor utama inovasi adalah industri. Karena Industri berada di garda depan inovasi bangsa. Sementara perguruan tinggi dan lemlitbang pemerintah adalah faktor pendukung yang menghasilkan berbagai invensi (temuan riset) untuk diubah oleh industri menjadi produk inovasi.

“Proses kreatif tersebut harus didukung oleh atmosfer kebijakan yang supportif, yakni sebuah ekosistem inovasi yang kondusif. Bila tidak, maka produk inovasi di industri berpotensi untuk tidak tumbuh-kembang seperti yang diharapkan,” paparnya.

Mulyanto juga berpendapat, pilar dari ekosistem inovasi di atas adalah seperangkat kebijakan sektoral yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung sistem inovasi seperti misalnya: sistem Insentif riset, insentif pajak, insentif HAKI, insentif pembiayaan dan kemudahan pasar, insentif perijinan, dll.

Tanpa adanya ekosistem inovasi itu, knowledge based economy itu akan roboh, atau tidak dapat dibangun. Salah satu pilar penting pembentuk ekosistem inovasi tersebut, kalau tidak ingin dikatakan utama, adalah kebijakan terkait riset Iptek.

Dengan UU Sisnas Iptek pembangunan ke arah sana semakin didorong, namun sayang implementasinya justru jauh panggang dari pada api. Yang terjadi justru Pemerintah mendown-grade Kemenristek melalui penggabungan kembali dengan Kemendikbud. Ini kan sangat kontradiktif.

“Karena itu pemerintah perlu berpikir tenang.  Ojo grusa-grusu, apalagi pemerintahan Jokowi tinggal beberapa tahun lagi,” tuturnya.

“Jangan sampai kita mengulangi kesalahan sebelumnya dengan membentuk Kemenristek-Dikti, yang akhirnya kita bubarkan juga,” tambahnya.

Kalaupun terpaksa, lanjut Mulyanto, ketimbang menggabung Kemenristek dengan Kemendikbud, maka akan lebih tepat kalau Kemenristek digabung dengan Kementerian Perindustrian.

Karena kebijakan ristek semestinya semakin mengarah ke hilir dalam rangka hilirisasi dan komersialisasi hasil ristek dalam industri dan sistem ekonomi nasional.

Penggabungan Kemenristek dengan Kemenperin akan lebih dapat menguatkan orientasi kebijakan inovasi yang semakin ke hilir dalam rangka industrialisasi 4.0. Serta makin memudahkan pembangunan ekosistem inovasi.

Sementara itu, penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud, sebagaimana yang pernah dialami dalam kabinet sebelumnya, kebijakan ristek menjadi lebih berorientasi ke hulu di mana ristek menjadi unsur penguat empirik dalam pembangunan manusia.

“Ini terkesan, ristek tersubordinasi di bawah pembangunan manusia (pendidikan) ketimbang industri dan ekonomi,” pungkasnya.

Share:

Baca Juga

Usman Hamid Kritik Presiden Jokowi Terkait Upaya Pelemahan KPK

Redaksi | Sabtu, 12 Juni 2021 | Jam 00: 25 WIB. JAKARTA, Figurindonesia.com – Amnesty …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *