Rabu , 16 Juni 2021 ~ 19:55 GMT+0700
Beranda / Figur Tokoh / Mantan Pimpinan KPK, Busyro Muqodas: Di Era Presiden Jokowi, Ada Upaya Sistematis Ingin Menghancurkan KPK
Foto: Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Mugodas.

Mantan Pimpinan KPK, Busyro Muqodas: Di Era Presiden Jokowi, Ada Upaya Sistematis Ingin Menghancurkan KPK

Redaksi | Selasa, 18 Mei 2021.

JAKARTA, Figurindonesia.com – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Mugodas melontarkan kritik keras terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status aparatur sipil negara (ASN) pegawai KPK. kata Busyro dalam sebuah diskusi virtual, Senin (17/5).

Busyro Mugodas langsung menyoroti komitmen Presiden Joko Widodo dalam memberantas korupsi. Dia menilai di era Presiden Joko Widodo ini ada upaya sistematis yang ingin menghancurkan KPK.

Busyro menyampaikan posisi KPK pun makin lemah saat Firli Bahuri dkk terpilih menjadi pimpinan. Dan, sambungnya, pelemahan KPK yang semakin parah itu pun terlihat lewat tes wawasan kebangsaan (TWK) dengan dalih untuk status kepegawaian menjadi ASN sesuai UU KPK hasil revisi pada 2019 silam.

Mantan pimpinan KPK itu menilai TWK tidak sesuai amanat konstitusi dan Pancasila. Tes itu, kata Busyro, juga tidak relevan sebagai syarat alih status pegawai.

Busyro yang pernah menjabat sebagai ketua KPK mengatakan bahwa upaya itu terlihat sejak Jokowi dan DPR merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Sejak UU KPK direvisi, dengan UU 19/2019, di tangan Presiden Jokowi-lah KPK itu tamat riwayatnya. Jadi bukan dilemahkan, sudah tamat riwayatnya,” kata Busyro beberapa waktu lalu.

Kritik Busyro itu kemudian mendapat balasan dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Menurut Ngabalin, alih status pegawai KPK menjadi ASN juga tercantum dalam PP Nomor 41 Tahun 2020.

Ngabalin juga bersikeras bahwa Jokowi tidak mengintervensi proses TWK di KPK. Ia secara tegas menyebut tudingan itu sebagai fitnah terhadap Jokowi.

“Mereka menuduh bahwa proses TWK suatu proses yang diada-adakan karena di UU tidak ada rujukan pasal dan ayat tentang TWK. Ini orang-orang yang sebetulnya tidak saja tolol, tapi memang cara berpikir terbalik, otak-otak sungsang ini namanya,” ujar Ngabalin.

Presiden Jokowi sendiri telah berkomentar terkait TWK KPK. Dia menyatakan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lulus tes tersebut.

“Hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik pada individu atau institusi KPK dan tidak serta merta jadi dasar berhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes,” kata Jokowi, Senin (17/5).

Share:

Baca Juga

Usman Hamid Kritik Presiden Jokowi Terkait Upaya Pelemahan KPK

Redaksi | Sabtu, 12 Juni 2021 | Jam 00: 25 WIB. JAKARTA, Figurindonesia.com – Amnesty …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *