Rabu , 16 Juni 2021 ~ 20:34 GMT+0700
Beranda / Figur Tokoh / KLB Demokrat Kubu Moeldoko: Manipulasi Opini Publik dan Musnahnya Etika Berpolitik Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
Foto: Moeldoko Bersama Peserta KLB-Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

KLB Demokrat Kubu Moeldoko: Manipulasi Opini Publik dan Musnahnya Etika Berpolitik Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Redaksi | Selasa, 06 April 2021 | Jam 01:35 WIB.

JAKARTA, Figurindonesia.com – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)  menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum. Kini, kubu Moeldoko berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto menilai, upaya pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat menggambarkan musnahnya etika dalam berpolitik.

Sebab, upaya itu juga diwarnai oleh manipulasi opini publik untuk memperoleh legitimasi dan dukungan dari publik.

“Ia juga merefleksikan musnahnya etika politik di antara elite yang menggunakan praktik-praktik Machiavellian untuk meraih kekuasaan mereka, percaya bahwa dukungan dan kepercayaan publik bisa didapat dengan manipulasi opini publik,” kata Wijayanto dalam sebuah webinar, Senin (5/4/2021).

Menurut Wijayanto, manipulasi opini publik itu terlihat dari kemunculan narasi dukungan terhadap kongres luar biasa (KLB) di media sosial. Narasi tersebut muncul dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu singkat.

Narasi yang muncul antara lain menyebut Partai Demokrat sebagai partai dinasti, kader Partai Demokrat disebut korup, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko disebut akan menyelamatkan Demokrat.

Narasi yang digulirkan pasukan siber itu, kata Wijayanto, sesungguhnya tidak berhubungan dengan argumentasi soal legalitas KLB. Menurut Wijayanto, narasi yang mendukung kubu KLB lebih banyak dari narasi pendukung kubu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal itu dapat dilihat dari jumlah tagar (tanda pagar) atau hashtag yang muncil.   “Meskipun demikian, kubu AHY lebih berhasil memengaruhi opini dan memenangkan simpati publik.

Hal ini nampak dari berbagai opini di media arus utama yang menentang pengambilalihan paksa ini,” ujar Wijayanto.

Oleh karena itu, Wijayanto mengingatkan Partai Demokrat tetap berhati-hati, karena penggiringan opini untuk menyerang sangat mungkin kembali terjadi. “Ini menurut saya, satu hal yang perlu diwaspadai ke depan ya karena pasukan siber itu masih ada dan upaya-upaya penggiringan opini publik dalam isu-isu lain masih tetap berjalan,” kata Wijayanto.

Adapun, Moeldoko terpilih melalui KLB yang digelar kubu kontra-AHY di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Setelah itu, kubu Moeldoko mengajukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat serta susunan kepengurusan hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Namun, Kemenkumham menolak untuk mengesahkan permohonan KLB Demokrat kubu Moeldoko. Dan  kubu Moeldoko berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Share:

Baca Juga

Usman Hamid Kritik Presiden Jokowi Terkait Upaya Pelemahan KPK

Redaksi | Sabtu, 12 Juni 2021 | Jam 00: 25 WIB. JAKARTA, Figurindonesia.com – Amnesty …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *