Senin , 20 September 2021 ~ 06:15 GMT+0700
Beranda / Figur Tokoh / GOLKAR dan PPP Bertemu, Sepakat Untuk Tidak Mengubah UU Pilkada
Foto: Pimpinan Golkar dan PPP Bertemu Di Kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta.

GOLKAR dan PPP Bertemu, Sepakat Untuk Tidak Mengubah UU Pilkada

Redaksi | Kamis, 1 April 2021.

 JAKARTA, Figurindonesia.com – Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat untuk tidak mengubah undang undang terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan akan membentuk tim untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045. Hal ini disampaikan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto usai menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Partai Golkar dan PPP menggelar pertemuan di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (31/3) malam. Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa ditemani sejumlah kader PP hadir pada pertemuan itu, dan disambut langsung oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Pertemuan ini digelar untuk membahas sejumlah hal, salah satunya menindak lanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Banyak hal yang sudah dikerjakan sebagai sesama partai pendukung pemerintah. Kita bekerjasama dalam pembahasan undang-undang Cipta Kerja, dan sekarang tentu mengawasi operasionalisasi Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden,” kata Airlangga.

Sementara itu di bidang Politik, Airlangga mengatakan Golkar dan PPP sepakat untuk tidak mengubah undang-undang terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Kemudian di bidang politik, kita sama-sama bersepakat untuk tidak mengubah terkait undang undang Pilkada,” lanjut Airlangga.

Diketahui,  RUU Pemilu batal masuk dalam prolegnas 2021. Akibat mandeknya pembahasan RUU Pemilu maka penyelenggaraan pilkada serentak baru akan terselenggara pada 2024, alias batal dinormalisasi ke 2022 dan 2023. Karena diketahui pula bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada merupakan bagian dari RUU Pemilu.

Dalam draf RUU Pemilu, disebutkan penyelenggaraan pilkada akan dinormalisasi dari yang seharusnya digelar serentak dengan pileg dan pilpres pada 2024, menjadi ke 2022 serta 2023.

Sementara itu, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan partainya memiliki kesamaan pandangan pada persoalan Pilkada. Suharso juga mengatakan partainya dan partai Golkar memiliki kesamaan pandangan dalam pembangunan Indonesia kedepan.

“Pembangunan itu harus berkelanjutan, kita punya kesamaan visi terkait dengan hal itu,” kata Suharso.

Ia juga menegaskan partainya akan terus bekerjasama dengan Partai Golkar dalam berbagai bidang. “Kita sama sama punya keyakinan mengenai pembangunan Indonesia masa depan. Kita ingin merajut agar pembangunan bisa berkelanjutan,” lanjutnya.

Kedua Ketua Umum yang juga menteri di kabinet saat ini juga membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia tahun 2025-2045. Hal ini guna memastikan pembangunan yang berkesinambungan di masa depan.

Share:

Baca Juga

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Terbukti Langgar Etik Berat

Redaksi | Senin, 30 Agustus 2021. JAKARTA, Figurindonesia.com – Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

14 + ten =