Jumat , 17 September 2021 ~ 07:28 GMT+0700
Beranda / Figur Politik / Perpanjagan Periode Masa Jabatan Presiden Arah Menuju Kekuasaan Pemerintahan Otoriter
Illustrasi

Perpanjagan Periode Masa Jabatan Presiden Arah Menuju Kekuasaan Pemerintahan Otoriter

Redaksi | Jumat, 20 Agustus 2021.

Hasil amandemen UUD 1945 kesepakatan periodesasi masa Jabatan Presiden dibatasi 2 kali. “Perpanjangan Periode Masa Jabatan Presiden di khawatirkan rezim otoritarian kembali berkuasa”

JAKARTA, Figurindonesia.com – Wacana perpanjangan periode masa jabatan presiden dan wakil presiden akan membuat negara diambang kekuasaan pemerintahan otoriter.

Apabila perpanjangan periode masa jabatan jadi dilakukan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 membuka peluang penguasa menjadi rezim otoriter.

Penolakan publik, mahasiswa, dan masyarakat tentang perpanjangan periode masa jabatan presiden tetap harus di suarakan untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia dari ancaman otoritarianisme.

Demokrasi tetap kita kawal secara bersama-sama agar tidak dikotori oleh para politisi yang ingin mengoyak-ngoyak demokrasi hasil reformasi yang telah dibangun oleh para Presiden terdahulu. Diawali dari Presiden BJ Habibie dan dilanjutkan oleh Presiden Abdulrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden SBY. Dan dilanjutkan lagi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode pertama. Di Periode ke dua Presiden Jokowi ini, indeks demokrasi skornya telah merosok.

Usulan perpanjangan periode masa jabatan presiden Jokowi melalui amandemen UUD 1945 apabila terelaisasi, diyakini demokrasi Indonesia terkoyak-koyak dan terjung bebas. Elit Politisi berpesta pora, telah berhasil membuka peluang kekuasaan pemerintahan otoriter, yang dengan susah payah telah diperjuankan oleh mahasiswa dengan darah di era reformasi 1998 silam.

Publik dan aktivis penggiat pro demokrasi menolak perpanjangan periode masa jabatan presiden, ada dugaan hanya keinginan sebahagian elit politisi untuk memuluskan amandemen UUD 1945.

Keinginan kelompok elit politisi tersebut, baunya menyengat tercium ke seantero pelosok tanah air. Sangkaan publik ada dugaan permufakatan antara elit politisi dan penguasa.

Saat ini penolakan suara publik dan mahasiswa bersama masyarakat sudah sangat tepat untuk mengawal demokrasi dari tangan-tangan kotor yang akan merusak demokrasi Indonesia setelah era reformasi.

Kewaspadaan adalah hal yang wajar untuk mengawal demokrasi tumbuh dan berkembang dengan baik, tidak dikotori oleh pikiran ambisius elit politisi yang akan mengoyak-ngoyak demokrasi demi kepentingan sesaat.

Sebaiknya wacana atau usulan perpanjangan periode masa jabatan presiden oleh kelompok elit politisi busuk yang akan bermufakat dengan penguasa melalui amandemen UUD 1945 tidak dilanjutkan dan dihentikan. dikhawatirkan mengembalikan rezim otoriter berkuasa kembali. Otoriter jilid dua.

Penulis: Nurdin Taba
Share:

Baca Juga

Kisruh Internal KPK: Saat ini Negara Dalam Bahaya Manakala Korupsi Dibiarkan Merajalela

Redaksi | Sabtu, 5 Juni 2021. JAKARTA, Figurindonesia.com – Negara dalam bahaya saat dimana korupsi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

two + eleven =