Rabu , 16 Juni 2021 ~ 21:24 GMT+0700
Beranda / Figur Politik / Kisruh Internal KPK: Saat ini Negara Dalam Bahaya Manakala Korupsi Dibiarkan Merajalela
Illustrasi

Kisruh Internal KPK: Saat ini Negara Dalam Bahaya Manakala Korupsi Dibiarkan Merajalela

Redaksi | Sabtu, 5 Juni 2021.

JAKARTA, Figurindonesia.com – Negara dalam bahaya saat dimana korupsi makin merajalela dan sistemik. Demikian disampaikan oleh Profesor sampai Jurnalis Sosmed dalam Zoominari Kebijakan Publik yang diselenggarakan oleh Narasi Institute. Jumat (4/6/2021)

Prof Didin S Damanhuri Guru Besar IPB mengatakan adanya narasi KPK menghambat pembangunan adalah salah bacaan. Apa yang terjadi saat ini dalam bentuk 75 pegawai KPK tidak lulus TWK adalah fenomena koruptor fight back.

“Fenomena aneh atas 75 pegawai KPK tidak lulus TWK adalah Fenomena Koruptor Fight Back”. Ujar Prof Didin S Damanhuri Guru Besar Ekonomi IPB.

Prof Didin S Damanhuri mengatakan bangsa Indonesia sudah kehilangan ruh reformasinya dan perlu suara perubahan.

“Ruh reformasi dimana KPK sebagai salah satu pilarnya mengalami loss (hilang) sejak adanya UU KPK yang Baru”. Ujar Prof Didin S Damanhuri

Prof Didin S Damanhuri mengajak elit penguasa untuk kontemplasi diri karena korupsi telah menyita kesejahteraan bangsa ini.

“Indeks anti korupsi paling tinggi diperoleh negara Skandinavia dan kita dapat menyaksikan negara tersebut menikmati ekonomi yang lebih sejahtera, pendapatan perkapita yang lebih tinggi.” Ujar Prof Didin

Abdullah Hehamahua Pegiat anti Korupsi mengatakan tes TWK terhadap pegawai KPK sengaja dilakukan agar pegawai yang bersih dan kredibel tidak diloloskan sebagai pegawai organik KPK. Abdullah Hehamahua menyatakan hal tersebut disebabkan adanya elit penguasa yang dendam dengan 75 pegawai KPK.

“Ada dendam 7 turunan dari Firli Ketua KPK dan Budi Gunawan Ketua BIN terhadap 75 pegawai KPK tersebut, sehingga mereka menjadi tidak lulus tes TWK” Ujar Abdullah Hehamahua.

Hersubeno Arief Pengiat Jurnalis sosmed dan Media mengatakan isu taliban terhadap 75 pegawai KPK adalah framing penguasa terhadap mereka yang tidak bisa bekerjasama dengan penguasa.

“Framing radikal tidak hanya distigmakan kepada pegawai 75 KPk namun juga dibuat stigma terhadap lawan-lawan politik pemerintah khususnya umat islam” Ujar Hersubeno Arief, Pengiat Sosial Media dan Jurnalis.

Share:

Baca Juga

Komisi I DPR Tetapkan Lima Nama Calon Dewas LPP RRI Periode 2021-2026

Redaksi | Sabtu 22 Mei 2021. JAKARTA, Figurindonesia.com – Komisi I DPR RI telah selesai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *